Pemerintah Siapkan Pembatasan Pembelian Pertalite Berdasarkan Desil Kesejahteraan

Jakarta, iNBrita.com – Pemerintah menyiapkan kebijakan baru untuk membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Pemerintah akan menggunakan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil sebagai salah satu dasar dalam menentukan penerima BBM bersubsidi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas skema pembatasan tersebut. Pemerintah juga mempertimbangkan jenis kendaraan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan pemiliknya.

“ Kita kemarin berbasis dari jenis kendaraan. Dari jenis kendaraan dan mencerminkan desil,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2026).

Pemerintah Masih Mematangkan Skema

Airlangga belum menjelaskan secara rinci jenis kendaraan yang akan masuk dalam pembatasan. Pemerintah masih mematangkan aturan agar kebijakan tersebut dapat berjalan tepat sasaran.

Saat wartawan meminta penjelasan mengenai mekanisme pembatasan, Airlangga hanya menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan informasi lebih lengkap setelah pembahasan selesai.

“Nanti kita matangkan lagi, kita matengin,” ujar Airlangga.

Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok desil. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah berencana menyasar masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.

Desil 10 Menjadi Sasaran Awal

Pemerintah tidak akan langsung menerapkan pembatasan kepada seluruh kelompok desil 9 dan 10. Pada tahap awal, pemerintah akan menguji kebijakan tersebut dengan membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 10.

Purbaya mengatakan pemerintah akan menjalankan kebijakan tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah menargetkan aturan itu mulai berlaku sebelum pergantian tahun.

“Supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pemerintah Ingin Menekan Beban Subsidi

Pemerintah menilai pembatasan pembelian Pertalite dapat membuat penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran. Kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi anggaran subsidi yang selama ini pemerintah keluarkan.

Dengan skema tersebut, pemerintah akan mengarahkan manfaat subsidi kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah masih menyusun mekanisme agar pembatasan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah akan mengumumkan detail aturan setelah menyelesaikan pembahasan mengenai jenis kendaraan, kelompok masyarakat, serta mekanisme pembelian Pertalite.

(VVR*)