Home / Nasional

Rabu, 31 Desember 2025 - 19:00 WIB

Andi Arief: SBY Siap Somasi Terkait Isu Ijazah Jokowi

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (Aryo Mahendro/detikBali)

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (Aryo Mahendro/detikBali)

Jakarta, iNBrita.com  – Politikus Partai Demokrat Andi Arief menepis tudingan yang mengaitkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai narasi tersebut sengaja dibangun untuk merusak nama baik SBY.

Andi Arief Ungkap Respons Langsung SBY

Pertama, Andi Arief menyampaikan bahwa ia baru bertemu langsung dengan SBY beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu, SBY menegaskan ketidaknyamanannya atas isu yang terus berkembang.

Menurut Andi Arief, SBY sama sekali tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah Jokowi. Selain itu, SBY juga tidak pernah berkomunikasi ataupun berkoordinasi dengan pihak mana pun terkait isu tersebut.

“Pak SBY merasa sangat terganggu karena tuduhan itu tidak berdasar,” ujar Andi Arief dalam keterangan video, Rabu (31/12/2025).

Akun Anonim Dorong Narasi Menyesatkan

Selanjutnya, Andi Arief menjelaskan bahwa akun-akun anonim di media sosial secara aktif menyebarkan tuduhan tersebut. Bahkan, akun-akun itu terus menggiring opini publik seolah-olah SBY menjadi aktor utama di balik polemik ijazah Jokowi.

Baca juga :   Ribuan Pelayat Hormati Korban Tragedi Wang Fuk Court

Lebih jauh, Andi Arief mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan afiliasi dari akun-akun tersebut. Oleh karena itu, ia menilai penyebaran isu ini berlangsung secara terorganisir.

“Fitnah ini menyebar secara masif dan terencana,” tegasnya.

Hubungan SBY dan Jokowi Tetap Terjaga

Sementara itu, Andi Arief menegaskan bahwa hubungan SBY dan Jokowi berjalan baik. Bahkan, keduanya tetap saling menghormati meski tidak lagi berada dalam satu lingkar kekuasaan.

Di sisi lain, SBY kini memilih fokus pada aktivitas pribadi. Ia menghabiskan waktu untuk berkesenian, menyalurkan hobi olahraga voli, serta menikmati masa pensiun tanpa keterlibatan aktif dalam politik praktis.

Baca juga :   Pejabat Eselon II, III, dan IV Kota Sungai Penuh Dilantik

SBY Siapkan Opsi Hukum

Namun demikian, Andi Arief menyebut SBY mulai mempertimbangkan langkah hukum karena pihak tertentu terus menyeret namanya. Sebagai langkah awal, SBY mempertimbangkan pengiriman somasi kepada penyebar fitnah.

Jika somasi tidak menghentikan tuduhan tersebut, SBY membuka peluang menempuh jalur hukum lebih lanjut.

“Pak SBY siap melawan fitnah demi keadilan,” kata Andi Arief.

Demokrat Diminta Bergerak Bersama

Terakhir, Andi Arief mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk bersatu membela SBY. Menurutnya, pembelaan tersebut penting karena SBY selalu mengajarkan politik yang bersih dan bermartabat.

Oleh sebab itu, ia meminta kader tidak tinggal diam ketika pihak lain menyerang SBY dengan tuduhan tanpa dasar.

“Pak SBY mengajarkan politik yang jujur. Karena itu, kita wajib melawan fitnah,” pungkasnya.

Berita ini 15 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Nasional

Belasan Orang Tewas, Ledakan Amunisi di Garut
Gedung Merah Putih KPK di Jakarta

Nasional

KPK Ungkap Dugaan Suap Dalam Kerja Sama Hutan
Seorang pejabat bidang pendidikan berbicara dalam acara resmi di Jakarta dengan latar lambang kementerian pendidikan.

Nasional

Kemendikdasmen Pimpin Survei Kinerja Kementerian 2025
Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Prabowo saat menyerahkan Bintang Tanda Jasa Utama kepada Ray Dalio.

Nasional

Airlangga Ungkap Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Ray Dalio
Pemutihan dan diskon pajak kendaraan berlaku di beberapa provinsi 2026

Nasional

Tiga Provinsi Lanjutkan Pemutihan Pajak Kendaraan 2026
Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh anggota Komisi Yudisial di Istana Negara Jakarta

Nasional

Presiden Prabowo Lantik Tujuh Anggota Komisi Yudisial
Walikota Sungai Penuh Alfin SH membuka BnR Walikota Cup 1

Nasional

Event Nasional BnR Walikota Cup 1 Resmi Dimulai
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberi keterangan pemangkasan tunjangan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Nasional

DPR Evaluasi, Hapus Tunjangan Rumah dan Fasilitas Anggota