Jakarta, iNBrita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menyerap masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pemerintah Pusat Lakukan Mobilisasi Nasional
Tito menegaskan pemerintah pusat sejak awal langsung melakukan mobilisasi nasional guna menangani dampak bencana di Sumbar. Pemerintah melibatkan TNI, Polri, kementerian dan lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah dalam upaya tersebut.
Presiden Bentuk Satgas, Tito Jadi Ketua
Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar. Presiden menugaskan Tito sebagai Ketua Satgas tersebut.
Konsolidasi Kementerian dan Pemetaan Daerah Terdampak
Sejak menerima tugas, Tito langsung melakukan konsolidasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Ia juga memetakan kondisi kabupaten dan kota terdampak dengan melibatkan pemerintah daerah. Tito menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).
“Penanganan harus dimulai dari masalah. Kita melihat peta agar semakin akurat memahami persoalan. Dengan begitu, strategi yang kita susun juga akan semakin tepat,” ujar Tito.
Mayoritas Pemerintahan Daerah Kembali Normal
Berdasarkan data awal, bencana berdampak pada 16 dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Namun, hasil rapat dan pemantauan melalui dashboard kebencanaan menunjukkan sebagian besar pemerintahan daerah sudah kembali berjalan normal.
Tito mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumbar dan seluruh pihak terkait dalam melakukan pemulihan pascabencana.
“Indikator di Sumatera Barat cukup menggembirakan. Dari 16 daerah terdampak, hampir seluruh pemerintahan kabupaten sudah berada pada status hijau,” jelasnya.
Fokus Pemulihan Layanan Dasar dan Kebutuhan Vital
Meski demikian, Tito memastikan kembali seluruh indikator pemulihan, mulai dari jalannya pemerintahan, pelayanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi bahan bakar minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG.
Ia menekankan pentingnya masukan detail dari daerah agar pemerintah pusat dapat bertindak secara tepat sasaran.
“Kami butuh data yang rinci, terutama dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dengan data itu, kami bisa menggerakkan kementerian terkait agar bekerja secara terarah,” katanya.
Empat Daerah Masih Butuh Perhatian Khusus
Dalam rapat tersebut, Tito juga mengidentifikasi sejumlah daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Satgas tingkat nasional.
“Daerah yang belum pulih akan kita kendalikan bersama. Kita percepat pemulihannya dengan kerja gotong royong,” tegas Tito.
Agenda Lanjutan Serap Aspirasi Daerah Terdampak
Forum ini menjadi agenda lanjutan Mendagri dalam menghimpun masukan dari daerah terdampak bencana. Sebelumnya, Tito telah memimpin forum serupa bersama kepala daerah di Provinsi Aceh dan Sumut.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.
(Ven*)
