Jakarta, iNBrita.com — Pemerintah mulai menerapkan tata kelola baru ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada 1 Juni 2026. Kebijakan ini menandai awal masa transisi menuju sistem ekspor satu pintu untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tetap membiarkan mekanisme ekspor berjalan seperti biasa selama masa transisi. Perusahaan tetap mengekspor secara mandiri, tetapi kini wajib melaporkan seluruh aktivitas ekspor kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor.
Pemerintah menjadikan kewajiban pelaporan ini sebagai langkah awal untuk memperkuat pengawasan dan memperbaiki tata kelola ekspor SDA strategis. Selama masa transisi, pemerintah juga akan mengevaluasi efektivitas kebijakan secara berkala, terutama dalam tiga bulan pertama.
Pemerintah menargetkan implementasi penuh sistem ekspor melalui PT DSI paling lambat pada 1 Januari 2027. Selama proses transisi berlangsung, pemerintah tetap menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan dan memastikan aktivitas perdagangan tidak terganggu.
Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN. Dony Oskaria bersama Rosan Roeslani dan Pandu Sjahrir menandatangani perubahan status tersebut. Negara menguasai status BUMN melalui kepemilikan satu persen saham Seri A Dwiwarna oleh Badan Pengaturan BUMN.
Meski DSI sudah berstatus BUMN, manajemen belum mengumumkan nama Direktur Utama. Pemerintah akan menyampaikan detail tersebut pada kesempatan berikutnya.
Pemerintah membentuk DSI melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa DSI akan beroperasi sebagai badan usaha ekspor-impor komoditas strategis mulai 1 Juni 2026.
Melalui DSI, pemerintah ingin meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pelaporan, dan memastikan transaksi ekspor berlangsung akuntabel sesuai harga pasar. Pemerintah juga menggunakan DSI untuk menekan praktik under-invoicing yang sebelumnya menjadi perhatian.
Selain itu, DSI akan membantu pemerintah mengoptimalkan devisa negara serta mengintegrasikan data perdagangan guna meningkatkan efisiensi sektor ekspor.
(VVR*)
