Pemerintah Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026
Jakarta, iNBrita.com — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Oleh karena itu, pemerintah menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Sumatra Selatan, Rabu (6/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago memimpin apel. Selain itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, Manggala Agni, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Desk Karhutla Diaktifkan Kembali untuk Perkuat Sinergi
Lebih lanjut, Menko Polkam mengaktifkan kembali Desk Penanggulangan Karhutla untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dengan langkah ini, pemerintah meningkatkan sinkronisasi pengendalian, pemantauan, serta evaluasi kebijakan karhutla secara nasional.
Selain itu, pemerintah menjalankan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai dasar penguatan kebijakan tersebut.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan capaian pengendalian karhutla. Oleh karena itu, pemerintah mendorong seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat mitigasi, dan memperluas kerja sama lintas sektor.
Di Sumatra Selatan, pemerintah menetapkan wilayah ini sebagai prioritas pengendalian karhutla. Pemerintah melakukan langkah ini karena wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat lahan gambut, lahan kering, dan riwayat kebakaran berulang.
Pada periode Januari hingga Maret 2026, pemerintah mencatat indikasi kebakaran seluas 68,45 hektare di wilayah tersebut. Meski demikian, pemerintah terus mengendalikan potensi tersebut melalui berbagai langkah pencegahan.
Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa tren karhutla nasional menunjukkan penurunan. Ia membandingkan kondisi tersebut, di mana luas kebakaran mencapai 2,6 juta hektare pada 2015, kemudian turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, dan kembali turun menjadi 1,1 juta hektare pada 2023.
Selain itu, pemerintah menurunkan angka karhutla pada 2025 dibandingkan 2024 melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.
Tidak hanya itu, pemerintah menegakkan hukum secara lebih tegas terhadap pelaku pembakaran lahan. Dengan demikian, Raja Juli Antoni mendorong semua pihak untuk mengurangi ego sektoral dan memperkuat kerja sama lintas instansi.
Strategi Pencegahan Diperkuat dengan Teknologi
Di samping itu, pemerintah memperkuat strategi pencegahan melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas (hotspot), serta penggunaan teknologi deteksi dini. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kebakaran sejak awal.
Dengan demikian, pemerintah menjadikan apel kesiapsiagaan ini sebagai momen untuk mengecek kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas sektor menjelang musim kemarau. Oleh sebab itu, pemerintah daerah segera menetapkan status siaga darurat apabila indikator kerawanan meningkat.
(eny)
