Jakarta, iNBrita.com – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) untuk membahas upaya pembenahan institusi kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, GNB menyampaikan berbagai masukan mulai dari aspek teknis hingga filosofis demi memperkuat sistem Kepolisian Republik Indonesia.
Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebut masukan yang diberikan GNB sangat bernilai. Ia menilai, ide-ide yang disampaikan berkontribusi besar terhadap perbaikan sistem kepolisian di masa depan.
“Kami menerima banyak masukan luar biasa, tidak hanya teknis tapi juga filosofis. Ide-ide itu sangat mulia untuk memperbaiki sistem Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Jimly di Gedung Utama Mabes Polri, Kamis (13/11/2025).
Jimly menjelaskan bahwa GNB menekankan pentingnya menjaga Polri agar bebas dari intervensi politik dan bisnis praktis di masa depan.
“Salah satu catatan penting dari GNB adalah bagaimana mengamankan Polri dari pengaruh politik dan bisnis luar,” jelasnya.
Menurut Jimly, masukan tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat Polri ke depan. Komisi akan mengkaji semua masukan sebelum merumuskannya menjadi rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Bulan pertama kami fokus mengumpulkan masalah, bulan kedua merumuskan kebijakan realistis, dan bulan ketiga menyusun laporan kebijakan untuk Presiden. Rekomendasi internal akan kami sampaikan melalui Kapolri,” tambahnya.
Sementara itu, Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga perwakilan GNB, menyambut baik pembentukan Komisi Reformasi Polri. Ia berharap Polri tetap berpihak pada rakyat dan menjunjung kedaulatan hukum.
“Kami menyampaikan pandangan masyarakat bahwa Polri harus menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi. Kepolisian dibutuhkan untuk melindungi rakyat, bukan menyakiti mereka,” kata Sinta.
“Hal ini hanya bisa tercapai bila negara berpihak pada rakyat dan berlandaskan kedaulatan sipil serta hukum,” tambahnya.
Tokoh GNB lainnya, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa polisi memiliki tugas mulia untuk menjaga ketertiban sosial dan kemuliaan moral masyarakat. Ia menilai kritik dari rakyat merupakan bentuk kepedulian terhadap tugas luhur kepolisian.
“Sangat wajar jika rakyat mengajukan kritik dan saran ketika tugas mulia itu dicederai oleh oknum,” ujarnya.
Komaruddin juga mengapresiasi sikap terbuka komisi dalam menerima aspirasi masyarakat.
“Komisi Reformasi Polri membuka diri terhadap masukan dari masyarakat, intelektual, agamawan, dan profesional. Komisi ini bahkan siap dipantau dan dikawal kinerjanya,” pungkasnya.
(VVR*)
