Kritik BEM KM IPB Menguat
Jakarta, iNBrita.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa IPB University secara terbuka mengkritik kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mereka menilai pelaksanaan program tersebut masih menimbulkan banyak masalah di lapangan.
Dalam unggahan Instagram pada Kamis (7/5/2026), BEM KM IPB menyampaikan sejumlah kritik langsung kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana. Di samping itu, mereka menyoroti kasus keracunan makanan, besarnya realokasi anggaran, serta lemahnya pengawasan program.
Soroti Kasus Keracunan dan Anggaran
Lebih lanjut, BEM KM IPB mendesak pemerintah agar tidak memperluas program MBG selama berbagai persoalan masih terjadi. Sebab itu, mereka menekankan adanya ribuan kasus keracunan, pergeseran ratusan triliun anggaran pendidikan, serta ratusan SPPG yang tidak memenuhi standar operasional.
Sementara itu, BEM KM IPB menilai pemerintah menerapkan satu model program secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, kondisi tersebut menciptakan ketimpangan dalam kualitas makanan, sistem pelaksanaan, dan kewenangan lembaga pelaksana.
Kampus Dinilai Perlu Evaluasi Keterlibatan
Di sisi lain, BEM KM IPB mempertanyakan kesiapan kampus yang ikut terlibat dalam program MBG. Dengan demikian, mereka menilai keterlibatan tersebut dapat mengganggu fokus akademik, fasilitas kampus, serta ekosistem pembelajaran.
Namun demikian, University menegaskan posisinya sebagai Center of Excellence (CoE) dalam program MBG. Selain itu, pihak kampus menyatakan bahwa mereka menjalankan peran tersebut untuk meningkatkan efektivitas, pengukuran, dan dampak program.
IPB Tegaskan Peran CoE MBG
Selanjutnya, Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Alfian Helmi, menjelaskan bahwa IPB mengembangkan model dapur berbasis karakter lokal. Di samping itu, IPB juga menghadirkan inovasi pangan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa tidak mengelola SPPG secara langsung. Sebaliknya, PT BLST sebagai holding company di bawah yayasan khusus menjalankan pengelolaan tersebut secara terpisah dari anggaran pendidikan kampus.
Pengelolaan Dapur dan Rantai Pasok
Selain itu, Direktur PT BLST, Luhur Budijarso, mengembangkan sistem dapur terintegrasi dengan melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, ia membangun rantai pasok pangan yang lebih berkelanjutan dan berdampak ekonomi.
Kemudian, ia memastikan bahwa seluruh proses produksi makanan mengikuti standar keamanan pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Bahkan, ia menjalankan audit internal secara berkala untuk menjaga kualitas makanan.
(eny)
