MEDAN, iNBrita.com — Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras yang berasal dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Pemkot medan mengambil keputusan tersebut setelah memastikan kebijakan pemerintah pusat terkait penerimaan bantuan dari luar negeri.
Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan bahwa jajaran pemerintah kota lebih dulu menelaah regulasi yang berlaku. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Pertahanan untuk memastikan prosedur yang harus dijalankan.
“Kami memeriksa aturan dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Hasilnya menunjukkan pemerintah pusat belum membuka mekanisme penerimaan bantuan asing,” kata Rico, Kamis (18/12/2025).
Rico menegaskan bahwa langkah pengembalian tersebut tidak mencerminkan penolakan atas kepedulian negara sahabat. Namun, ia menilai kepatuhan terhadap kebijakan nasional menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
Sebelumnya, bantuan dari UEA telah tiba di Medan dengan total 30 ton beras serta 300 paket logistik tambahan. Paket tersebut mencakup kebutuhan pokok, perlengkapan bayi, dan perlengkapan ibadah. Pemerintah kota sempat menyusun rencana distribusi bantuan bagi warga yang terdampak banjir.
Pada saat itu, Rico menyebut kondisi kota belum sepenuhnya pulih. Sejumlah kawasan masih menghadapi genangan dan aktivitas warga belum kembali normal. Pemerintah kota menilai bantuan logistik masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, setelah menerima arahan lanjutan dari pemerintah pusat, pemkot Medan membatalkan rencana penyaluran tersebut. Jajaran terkait kemudian mengirim kembali seluruh bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kemampuan Indonesia dalam menangani bencana secara mandiri. Presiden menyampaikan bahwa beberapa kepala negara sahabat menawarkan bantuan, tetapi pemerintah memilih mengandalkan sumber daya nasional.
“Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian negara sahabat, tetapi Indonesia mampu mengatasi situasi ini,” ujar Prabowo dalam rapat kabinet paripurna.
Pemerintah pusat menilai kesiapan kementerian, TNI, Polri, serta pemerintah daerah masih memadai untuk menangani bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.
(eni)
