Dorongan Mengakhiri Rapat Seremonial
Jakarta, iNBrita.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah untuk meninggalkan pola rapat yang hanya bersifat seremonial. Sebaliknya, ia mendorong mereka untuk langsung mengeksekusi program lintas sektor yang lebih konkret, cepat, dan terukur.
Dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Semarang, Selasa (12/5), Wamendagri Bima menjelaskan bahwa selama ini banyak kepala daerah masih menjalankan forum koordinasi secara administratif. Oleh karena itu, ia menilai pendekatan tersebut sudah tidak efektif lagi. Ia kemudian mendorong kepala daerah untuk menggantinya dengan pendekatan yang lebih progresif, fokus pada isu utama, serta didukung skema pembiayaan yang jelas.
Tantangan Daerah yang Semakin Kompleks
Selain itu,Wamendagri Bima menyoroti bahwa kepala daerah kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian global. Bahkan, mereka juga harus mengawal berbagai program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, ia menilai beban kerja pemerintah daerah semakin meningkat.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Indonesia sedang mengejar pemanfaatan bonus demografi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh daerah menyesuaikan kebijakan agar mendukung target Indonesia Emas 2045.
Kolaborasi Antar Daerah dan Pentingnya Data
Lebih lanjut, Bima meminta kepala daerah menghapus ego sektoral yang menghambat kerja sama antarwilayah. Misalnya, ia mendorong mereka untuk membangun kolaborasi dalam distribusi pangan. Dengan begitu, daerah yang memiliki surplus dapat membantu daerah lain yang kekurangan.
Namun demikian, ia menilai banyak daerah masih belum memanfaatkan data secara optimal. Karena itu, ia mendorong kepala daerah untuk menggunakan big data yang presisi dan real-time agar mereka dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, ia juga meminta mereka menggunakan data tersebut untuk menentukan kerja sama antar daerah secara lebih efektif.
Transisi Energi dan Kendaraan Listrik
Sementara itu, pada sektor energi, Bima mendorong kepala daerah untuk mempercepat transisi energi, khususnya pengembangan kendaraan listrik. Ia juga meminta mereka memahami kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri terkait pembebasan pajak kendaraan listrik.
Meskipun kebijakan tersebut berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, ia meyakini bahwa kebijakan itu memberikan manfaat jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas udara, menghemat energi, serta membuka lapangan kerja baru di sektor energi hijau.
Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah
Di samping itu, Bima juga mendorong kepala daerah untuk meningkatkan PAD melalui inovasi. Ia menegaskan bahwa mereka tidak harus selalu menaikkan pajak. Sebaliknya, mereka dapat menggali potensi lokal dan mengembangkan kreativitas untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Terakhir, ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menciptakan inovasi yang berdampak besar. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah untuk terus mengembangkan pendekatan kreatif tersebut.
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur DI Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, serta perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya.
(eny)
