Beijing , iNBrita.com – Pengadilan militer China menjatuhkan hukuman mati kepada dua mantan Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu, setelah keduanya terbukti melakukan korupsi dan penyuapan di lingkungan militer.
Pengadilan mengumumkan putusan tersebut pada Kamis, 7 Mei 2026. Namun, hakim memberikan masa penangguhan hukuman selama dua tahun kepada keduanya. Setelah masa itu berakhir, pemerintah China akan mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup tanpa kesempatan pengurangan hukuman maupun pembebasan bersyarat.
Selain itu, pengadilan langsung menyita seluruh aset pribadi milik Wei Fenghe dan Li Shangfu. Langkah tersebut mempertegas sikap keras pemerintah China terhadap praktik korupsi di tubuh militer.
Wei Fenghe dan Li Shangfu Terbukti Terima Suap
Kantor berita pemerintah China, Xinhua, melaporkan bahwa kedua mantan pejabat tinggi itu menerima suap dalam jumlah besar selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Penyelidik juga menemukan praktik penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Wei Fenghe memimpin Kementerian Pertahanan China pada periode 2018 hingga 2023. Setelah itu, pemerintah menunjuk Li Shangfu sebagai penggantinya pada Maret 2023.
Namun, Li Shangfu hanya menjabat dalam waktu singkat. Pemerintah China memberhentikannya pada Oktober 2023 setelah ia menghilang dari publik selama beberapa bulan. Kehilangannya kemudian memicu berbagai spekulasi mengenai penyelidikan internal terhadap dirinya.
Menurut laporan Xinhua yang dikutip Reuters, Li Shangfu menerima suap dalam jumlah besar dan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu demi kepentingan pribadi. Penyelidik juga menilai Li gagal menjalankan tanggung jawab politik sebagai pejabat negara.
Sementara itu, penyidik menemukan Wei Fenghe menerima uang dan barang berharga sebagai suap. Ia juga membantu sejumlah pihak mendapatkan keuntungan tidak sah, termasuk dalam proses pengaturan jabatan di lingkungan militer.
Xi Jinping Perkuat Kampanye Antikorupsi
Kasus ini muncul ketika Presiden China, Xi Jinping, terus memperkuat kampanye pemberantasan korupsi di lingkungan militer dan pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah China mencopot banyak pejabat militer senior karena dugaan korupsi.
Pada Februari 2026, Xi Jinping kembali menegaskan komitmennya memberantas korupsi di tubuh militer. Ia menyatakan bahwa militer China telah mengalami “penempaan revolusioner” melalui perjuangan melawan korupsi.
Selain itu, pemerintah China baru-baru ini juga mencopot jenderal senior Zhang Youxia dari jabatannya sebagai bagian dari pembersihan internal militer.
Sejak memimpin China pada 2013, Xi Jinping terus menjalankan kampanye antikorupsi berskala besar. Pemerintah China menyebut langkah itu sebagai upaya membersihkan birokrasi dan militer dari praktik suap serta penyalahgunaan wewenang.
Meski begitu, sejumlah pengkritik menilai Xi Jinping juga memanfaatkan kampanye tersebut untuk menyingkirkan lawan politik di internal Partai Komunis China.
Deretan Kasus Korupsi Pejabat China
Sebelumnya, pada September 2025, pengadilan China juga menjatuhkan hukuman mati dengan penangguhan dua tahun kepada mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Tang Renjian, dalam kasus suap.
Pengadilan menyatakan Tang menerima uang tunai dan properti senilai lebih dari 268 juta yuan atau sekitar Rp627 miliar selama menduduki berbagai jabatan pemerintahan sejak 2007 hingga 2024.
Selain itu, pada 2017, Jenderal Zhang Yang dilaporkan bunuh diri ketika penyidik memeriksa dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi militer. Saat itu, Zhang Yang menjabat sebagai anggota Komite Sentral Militer China dan menjadi salah satu perwira tinggi paling berpengaruh di negara tersebut.
Sejak memulai kampanye antikorupsi pada 2012, pemerintah China telah menyeret lebih dari 1,5 juta pejabat Partai Komunis China, termasuk petinggi militer, ke berbagai kasus korupsi.
