Myanmar Kritik Sikap ASEAN di Tengah Krisis Politik
Jakarta, iNBrita.com — Pemerintah Myanmar kembali melontarkan kritik terhadap negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, Myanmar menilai ASEAN memperlakukan mereka secara tidak setara dan cenderung mengucilkan mereka dari berbagai forum regional.
Sementara itu, KTT ASEAN di Filipina semakin memperjelas ketegangan tersebut. Dalam forum itu, sejumlah pemimpin ASEAN kembali menyoroti lambatnya kemajuan penyelesaian krisis di Myanmar.r
Untuk diketahui, militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada tahun 2021. Peristiwa tersebut kemudian memicu konflik berkepanjangan dan perang saudara di dalam negeri.
Akibatnya, situasi politik Myanmar terus memburuk hingga saat ini, meskipun ASEAN terus mendorong upaya perdamaian.
Klaim Myanmar vs Pandangan ASEAN
Di satu sisi, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menegaskan bahwa Myanmar belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Dengan demikian, beberapa negara ASEAN menilai kondisi Myanmar masih belum stabil dan belum memenuhi syarat untuk kembali sepenuhnya ke forum utama.
Namun demikian, pemerintah Myanmar membantah pandangan tersebut. Mereka mengklaim bahwa mereka telah mencapai sejumlah kemajuan, termasuk pengakuan dari sebagian negara ASEAN serta melakukan pembebasan ribuan tahanan politik.
Di samping itu, Myanmar menuduh beberapa negara ASEAN masih menerapkan kebijakan diskriminatif dan membatasi keterlibatan mereka dalam pertemuan regional.
Lebih lanjut, negara-negara ASEAN menunjukkan sikap yang berbeda-beda. Misalnya, Malaysia menegaskan bahwa Myanmar belum siap kembali ke meja perundingan karena kekerasan terhadap warga sipil masih berlangsung.
Sementara itu, Indonesia dan Singapura mendukung pandangan yang menekankan penyelesaian konflik terlebih dahulu sebelum Myanmar kembali terlibat penuh dalam forum ASEAN.
Namun demikian, beberapa negara lain tetap bersikap lebih terbuka dan bahkan memberikan ucapan selamat kepada pemimpin militer Myanmar setelah perubahan pemerintahan hasil pemilu terbatas.
Posisi Indonesia dalam ASEAN
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada five-point consensus. Oleh karena itu, Indonesia terus mendorong semua pihak agar menjalankan dialog yang inklusif, damai, dan berkelanjutan.
Selain itu, Indonesia mencatat beberapa langkah yang dianggap positif, seperti pembebasan lebih dari 6.000 tahanan politik dan perubahan status penahanan Aung San Suu Kyi.
Meskipun demikian, Indonesia tetap menilai bahwa perkembangan tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut di lapangan.
Sebagai kesimpulan, krisis Myanmar terus menjadi tantangan besar bagi ASEAN. Dengan kata lain, negara-negara anggota masih menunjukkan perbedaan pandangan dalam menyikapi situasi tersebut.
Oleh sebab itu, meskipun beberapa langkah positif telah terjadi, ASEAN tetap harus memperkuat koordinasi agar penyelesaian konflik Myanmar dapat tercapai secara damai dan berkelanjutan.
(eny)
