Bekasi, iNBrita.com — Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) bukan sekadar aset administrasi, melainkan amanah rakyat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menyebut BMN sebagai simbol kehadiran negara sekaligus bukti bahwa negara hadir untuk masyarakat kecil.
Ia menyampaikan pernyataan itu saat menutup Pelatihan Pengelolaan BMN bagi pengelola Sekolah Rakyat tahun 2026 di Bekasi, Jumat (8/5/2026).
Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginisiasi program Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Selain itu, Kementerian Sosial juga mendorong masyarakat miskin agar keluar dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.
Agus menambahkan bahwa Sekolah Rakyat membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak serta masa depan yang lebih sejahtera.
“Mari kita memahami program ini sebagai bagian dari kerja besar bangsa. Kita tidak hanya mengurus teknis pendidikan atau aset negara, tetapi juga membawa semangat perubahan,” ujar Agus.
BMN sebagai Amanah Rakyat
“Setiap bangku, kasur asrama, laptop, hingga makanan siswa berasal dari uang rakyat. Karena itu, kita harus mengelolanya dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Agus juga menjelaskan bahwa pajak rakyat membiayai seluruh fasilitas tersebut, mulai dari pedagang kecil, buruh pabrik, petani, hingga nelayan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesadaran moral dalam pengelolaan BMN.
Peringatan terhadap Penyalahgunaan Aset
Selain itu, Agus memperingatkan potensi penyalahgunaan aset negara. Ia menegaskan bahwa kerusakan, kehilangan, atau korupsi dalam pengelolaan BMN merugikan rakyat, terutama anak-anak dari keluarga miskin.
“Jangan pernah bermain dengan amanah ini. Hindari segala bentuk penyimpangan dan jaga integritas,” katanya.
Ajakan Menjaga Integritas
Ia juga mengajak seluruh pengelola BMN membangun budaya jujur, menumbuhkan rasa malu terhadap korupsi, serta berperan dalam perubahan bangsa.
“Pada akhirnya, kalian memegang masa depan Sekolah Rakyat. Pastikan semua fasilitas kembali untuk kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
Pelatihan Diikuti 332 Peserta
Sebagai informasi, panitia melaksanakan Pelatihan Pengelolaan BMN sejak 5 Mei 2026 dan melibatkan 332 peserta. Mereka terdiri dari wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana serta pengelola BMN dari Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
